Tugas 4 Hak Paten

Nama : Ratih Amalia

Kelas : 2id03

NPM : 36412037

4.1        Pendahuluan

Pengertian hak paten bisa dilihat didalam Undang-Undang, lebih tepatnya Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang telah menyebutkan bahwa pengertian hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Seorang inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sementara itu, arti Invensi dan Inventor (yang terdapat dalam pengertian di atas, juga menurut undang-undang tersebut, adalah):

  • Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2)
  • Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3)

Kata paten, berasal dari bahasa inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli. Hak paten juga diatur dalam Undang Undang No 14 Tahun 2001 tentang paten. Dalam undang-undang ini diatur mengenai syarat paten, jangka waktu berlakunya paten, hak dan kewajiban inventor sebagai penemu invensi, tata cara permohonan hak paten, pegumuman dan pemeriksaan substansif dan lain-lain. Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan akan ada perlindungan terhadap kerya intelektual dari putra dan putri indonesia.

 

 

4.2       Penggunaan Hak Paten

Kata paten, diambil dari bahasa Inggris yaitu “patent”, yang awalnya berasal dari kata “patere” yang artinya membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu.  Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1)

Sementara itu, arti Invensi dan Inventor (yang terdapat dalam pengertian di atas, juga menurut undang-undang tersebut, adalah): Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2). Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3)

 

 

4.3       Udang-undang hak Paten

 

Undang – Undang Hak Paten merupakan ketentuan yang abstrak yang sesungguhnya merupakan “rencana sesuatu tata hukum yang dikehendaki”. Peraturan tersebut menjadi in concreto manakala diterapkan dalam suatu peristiwa hukum tertentu dalam putusan Hakim.

Putusan Hakim akan bergantung kepada pembuktian para pihak yang hukum acaranya diatur dalam hukum acara perdata ditambah beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam peraturannya.
Di dalam hukum acara perdata dianut prinsip “actori incumbit probatio” siapa yang mengaku mempunyai hak harus dibebani dengan beban pembuktian. Selain itu terdapat azas hukum : equal justice under law, suatu perlakuan yang sama terhadap para pihak, yang bermakna siapa yang lemah pembuktiannya harus dikalahkan.
Dalam rangka membuktikan dan mendukung dalil gugatannya para pihak dapat mengajukan alat – alat bukti seperti :
1. Surat – surat;
2. Saksi – saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah; (periksa Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rbg.)

Membuktikan berarti memberikan kepastian secara yuridis, dengan sarana alat bukti, menetapkan secara pasti apa yang terjadi secara konkret dengan jalan mempertimbangkan atau memberikan alasan – alasan logis, sehingga sampai pada kesimpulan peristiwa – peristiwa tertentu dinyatakan benar atau dinyatakan tidak benar. Pada gilirannya para pihak dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pengambilan keputusan dan alasan – alasan yang menjadi dasar pengambilan putusan tersebut. Putusan yang baik mengandung pertimbangan yang lengkap, akurat dan jelas.

Hukum acara khusus juga terkristal dalam kekhususan prosedur bagi penyelesaian sengketa dibidang hak paten di Pengadilan Niaga yaitu adanya tenggang waktu yang ketat:
1. Penyampaian gugatan kepada Ketua Pengadilan.
2. Mempelajari berkas gugatan dan menetapkan hari sidangnya.
3. Pemanggilan para pihak untuk bersidang.
4. Pemeriksaan di persidangan.
5. Putusan harus diucapkan paling lama dalam 90 hari setelah pendaftaran gugatan.
6. Penyampaian putusan kepada para pihak.

Putusan Pengadilan Niaga dalam sengketa hak paten terbuka upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Kekhususan ditingkat Kasasi sebagai berikut :
1. Tenggang waktu pengajuan Kasasi : paling lambat 14 hari.
2. Tenggang waktu penyampaian Memori Kasasi : paling lambat 7 hari sejak tanggal permohonan.
3. Pengiriman Memori Kasasi kepada pihak Termohon Kasasi : paling lambat 2 hari setelah diterima Memori Kasasi.
4. Pengajuan Kontra Memori Kasasi paling lambat 7 hari setelah penerimaan Memori Kasasi. Pengiriman Kontra Memori Kasasi kepada pihak lawan (Pemohon Kasasi) paling lambat 2 hari.
5. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah pengiriman Kontra Memori Kasasi tersebut di atas.
6. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara Kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 7 hari setelah permohonan Kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
7. Putusan Kasasi harus diucapkan paling lambat 90 hari setelah permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
8. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah putusan Kasasi diucapkan.
9. Juru sita Pengadilan Niaga menyampaikan salinan putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi paling lambat 7 hari setelah putusan Kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga.

Hak paten merupakan karya intelektual dari manusia. Yang mana karya intelektual adalah aset yang mengandung nilai ekonomis. Kepada pemiliknya diberikan hak monopoli / eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya intelektual yang dilindungi. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual akan memperoleh imbalan keuangan atas infestasinya dalam menghasilkan karya intelektual. Tuntutan ganti rugi Hak paten yang dalam Undang – Undang mengatur ganti rugi antara lain Pasal 118 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Perkara Paten Sederhana, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 37/Paten/2003/PN. Niaga Jkt.Pst. tanggal 09 Oktober 2003 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 046 K/HaKi/2003 tanggal 09 Februari 2004, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut :
“Walaupun produk Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan “tali air” akan tetapi perbedaan tersebut dapat dikualifisir sebagai melanggar paten dasar dan atau melanggar semua modifikasi yang tercakup dalam klaim paten No. 10. 0. 000.116. S tanggal 31 Mei 1996 milik Penggugat”.
1. Putusan Mahkamah Agung RI.
“Secara fungsi kedua genteng logam / metal tersebut adalah sama. Sehingga secara yuridis model genteng logam milik Tergugat hanya merupakan modifikasi yang masih didalam lingkup penemuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Paten Sederhana milik Penggugat”.
2. Putusan Pembatalan Hak Paten
Putusan Mahkamah Agung RI No. 11 K/N/HaKi/2002 tanggal 30 September 2002 memutus sebagai berikut :
“Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menghentikan, membuat, menggunakan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang – barang hasil pelanggaran Paten miliknya Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi)”.
Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) No. 02 PK/N/ HaKi/2003 tanggal 13 Mei 2003.
“Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (3) UU No.14 Tahun 2001, Subjek Hukum yang berhak mengajukan tuntutan pembatalan Paten agar Paten lain yang sama dengan Patennya dibatalkan oleh Hakim, adalah subjek hukum pemegang hak Paten, yang hak Patennya sudah terdaftar sah pada Direktorat Paten Departemen Kehakiman RI”.
“Oleh karena Penggugat Konpensi terbukti bukan pemegang hak Paten, maka tuntutannya harus ditolak oleh judex facti”.

 

 

Referensi:

rensi : http://vaniaibd.blogspot.com/2013/04/hak-paten.html

http://irin-faoziawati-sh.blogspot.com/2010/04/malakah-hak-paten.html

http://www.hakpaten.net/hak-paten-pengertian-hak-paten/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s